Sulu - Direktorat Strategi Keamanan Laut Bakamla RI bersama stakeholder terkait berusaha memberikan rumusan strategi terbaik yang dapat diimplementasikan instansi penegak hukum yang terlibat di kawasan tersebut.
Memperhatikan kondisi saat ini, salah satu permasalahan yang ditemui adalah sifat dari ancaman yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi - Sulu. “Tren tantangan yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa ancaman yang ada bersifat non-tradisional”, ujar Kasi Perencanaan Strategi Kamla Bakamla RI Letkol Bakamla Angga Reza, S.H., M.Si., dalam Rakernis Perumusan Strategi Kamla hari ke-2, di Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2021).
Kebijakan yang telah dibentuk sebagaimana tercantum dalam Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia – Malaysia dan Filipina, menyatakan hanya berlaku bagi instansi militer ketiga negara. Menanggapi ancaman di Laut Sulawesi – Sulu yang bersifat non-tradisional dan jenis ancaman yang beragam, maka turut dibutuhkan pelibatan dari instansi penegak hukum sipil dari ketiga negara terkait.
Ancaman non-tradisional yang terjadi seperti ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, kepabeanan, keimigrasian, narkotika, terorisme, serta ancaman lainnya. Tidak hanya itu, negara terlibat juga perlu memperhatikan ancaman dari aktor non-negara. Disini konteks yang dimaksud dengan aktor non-negara adalah warga di Sanghie - Filipina yang tidak memiliki kewarganegaraan dan kerap kali melakukan tindak kejahatan di laut. Selain itu sasarannya adalah individu dan negara tertentu, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak masif.
Selain itu, alasan digelarnya Rakernis ini untuk membentuk Kebijakan Keamanan Laut yang solid di instansi penegak hukum di Indonesia. “Belum terdapatnya kerangka kebijakan internal yang melibatkan seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) dalam penanganan dan penanggulangan ancaman di Laut Sulawesi – Sulu, maka Bakamla RI berusaha untuk menginisiasi agar tercipta strategi pengamanan laut yang kokoh di wilayah tersebut”, ucap Kasubdit Perumusan Strategi Kamla Bakamla RI Letkol Bakamla Iwan Muri, saat membahas Rumusan Strategi.
Kegiatan diakhiri dengan adanya kesepakatan dalam Strategi Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawesi - Sulu, dan menghasilkan empat poin fokus utama, yaitu: 1. Mempertahankan kerangka kerja sama di dalam dan luar Negeri; 2. Memperkuat aturan hukum dalam penanganan dan penanggulangan ancaman di Laut Sulawesi - Sulu; 3. Meningkatkan unsur patroli secara berkesinambungan; dan 4. Meningkatkan imperopabilitas sistem Komunikasi dan sistem Informasi.
Melihat keseriusan dan antusiasme peserta Rakernis yang hadir, baik secara daring maupun luring, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr(Han) mengapresiasi atas pertukaran pikiran, dan saran yang dituangkan dalam kegiatan Rakernis Perumusan Strategi ini. “Besar harapan kami melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kerja sama antar Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kolaborasi pengamanan di Laut Sulawesi - Sulu”, ujarnya seraya menutup kegiatan Rakernis.
Turut hadir dalam kegiatan, Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno, M.Si(Han) beserta jajaran, dan perwakilan instansi dan internal Bakamla RI yang hadir sebagai peserta.
