 |
| Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer |
London - Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menegaskan Presiden Rusia Vladimir Putin harus menanggung konsekuensi atau "harus membayar harga karena menghindari perdamaian" dengan Ukraina. Starmer menyebut "taktik" Putin untuk menunda perundingan damai tidak dapat diterima.
Penegasan ini disampaikan Starmer setelah Putin enggan menghadiri langsung perundingan dengan Ukraina yang dijadwalkan di Turki. Perundingan langsung itu diusulkan sendiri oleh Putin pada akhir pekan lalu, setelah Kyiv dan sekutu-sekutu Eropa mengultimatum Moskow untuk melakukan gencatan senjata selama 30 hari.
"Taktik Putin untuk bersikap ragu-ragu dan menunda-nunda, sembari terus membunuh dan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh Ukraina, tidak dapat ditoleransi," tegas Starmer dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (16/5/2025).
Pernyataan Starmer itu disampaikan menjelang pertemuan Komunitas Politik Eropa (EPC) di Albania, yang digelar bersamaan perundingan yang diharapkan antara Ukraina dan Rusia di Turki. EPC menyatukan para anggota Uni Eropa dan 20 negara lainnya dalam pertemuan di Tirana, ibu kota Albania, pada Jumat (16/5).
Delegasi Ukraina dan Rusia juga akan melakukan pertemuan di Istanbul untuk berunding tentang mengakhiri perang.
Namun, baik Putin maupun Presiden Ukraina Volodymr Zelensky diperkirakan tidak akan menghadiri perundingan tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio bahkan menyatakan skeptisisme jika perundingan itu akan menghasilkan terobosan perdamaian.
EPC didirikan atas prakarsa Presiden Prancis Emmanuel Macron tahun 2022 sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina
Para partisipan EPC, menurut kantor PM Inggris atau Downing Street, akan "memberikan tekanan pada Kremlin... setelah Putin menghindari perundingan damai yang diatur AS di Istanbul kemarin".
"Gencatan senjata sepenuhnya tanpa syarat harus disepakati, dan jika Rusia tidak mau datang ke meja perundingan, Putin harus membayar harganya," tegas Starmer dalam pernyataan pada Jumat (16/5).
Otoritas Inggris mengatakan bahwa sektor energi Rusia diperkirakan akan menjadi "target utama dalam langkah penjatuhan sanksi yang meluas dalam beberapa pekan ke depan jika Rusia tidak menyetujui gencatan senjata".
Uni Eropa dan Inggris, pada Rabu (14/5), telah menyetujui rentetan sanksi baru terhadap armada minyak "bayangan" Rusia selama beberapa hari terakhir. (dtc)
